a. Sekilas Sejarah Kantor Urusan Agama
Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonantie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijs Ordonantie Buetengewesten S 1932 No. 482. Untuk Daerah Vorstenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.
Kemudian pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy’ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy’ari menyerahkan kepada putranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.
Sesudah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementrian Agama.
Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu ( Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat ) pada masa penjajahan Jepang.
Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Departemen Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.
Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di Daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat bagian B, yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.
Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.
b. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus
Sejarah perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus tidak terlepas dari perkembangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Karena KUA merupakan kepanjangan tangan dari Kankemenag tersebut. Secara legal formal Kantor Kepenghuluan di daerah Kabupaten Situbondo ada sekitar Tahun 1951, adapun kantornya betempat di depan Masjid Jami’ Asembagus yang sekarang menjadi Masjid Besar Al-Karomah. Seiring dengan perkembangannya Kantor Kepenghuluan berubah menjadi Kantor Urusan Agama hingga saat ini. Adapun daftar Kepala KUA Kecamatan Asembagus dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :
1. H. A. Nohrawi : Kepala KUA dari Januari 1955 – September 1957
2. Moch. Chatib : Kepala KUA dari September 1957 – Januari 1975
3. Abd. Hannan : Kepala KUA dari Januari 1975 – Mei 1979
4. Moch. Ashar : Kepala KUA dari Mei 1979 – Maret 1980
5. Ach. Baidlawi : Kepala KUA dari Maret 1980 – Mei 1981
6. Nurasbi : Kepala KUA dari Juni 1981 – Desember 1981
7. Moh. Salim : Kepala KUA dari Desember 1981 – Juli 1987
8. H. Mahwi Ismail : Kepala KUA dari Juli 1987 – September 1995
9. Munairi : Plt. Kepala KUA dari Oktober 1995 – September 1996
10. Drs. Moh. Zaini : Kepala KUA dari Oktober 1996 – Juni 1999
11. Drs. Moh. Jum Affandi : Kepala KUA dari Juli 1999 – Juli 2002
12. H. Ach. Syafi’i, MZ. : Kepala KUA dari Agustus 2002 – Februari 2004
13. H. Abd. Rahman : Kepala KUA dari Maret 2004 – September 2005
14. Munairi : Kepala KUA dari Oktober 2005 – November 2007
15. Drs. Abd. Haris : Kepala KUA dari Desember 2007 – Mei 2010
16. H. Minoto : Plt. Kepala KUA dari Juni 2010 – November 2010
17. Drs. H. Ali Tajab, M.HI : Kepala KUA dari Oktober 2010 – Maret 2014
18. Drs. H. Tajri, M.HI : Kepala KUA dari April 2014 – Juni 2017
19. Drs. Maskur : Kepala KUA dari Juni 2017 - sekarang
0 komentar:
Post a Comment